Pematangsiantar, DAILYPOS – Kegiatan reses Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi NasDem, Robin Januarto Manurung, diwarnai berbagai keluhan masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian datang dari seorang nenek yang mengaku tidak mendapatkan bantuan sosial karena diduga pensiunan PNS oleh pihak Dinas Sosial.
Kegiatan reses Masa Sidang II DPRD Kota Pematangsiantar tersebut digelar di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Senin (9/3/2026). Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan hingga bantuan sosial.
Dalam sambutannya, Robin menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran maupun akta kematian karena semuanya tidak dipungut biaya.
Ia juga mengingatkan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Kota Pematangsiantar yang harus menerima pasien pengguna BPJS Kesehatan maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Kalau ada rumah sakit di Siantar yang tidak menerima BPJS, silakan laporkan kepada saya. Itu hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas Robin di hadapan warga.
Selain itu, ia juga menyinggung soal berbagai program bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat.
Pada sesi dialog, seorang warga bernama Linda Samosir yang bekerja sebagai pegawai salon mengaku belum pernah menerima bantuan pemerintah selama delapan tahun terakhir. Ia menyampaikan bahwa dirinya harus berjuang sendiri membesarkan dua anak setelah menjadi orang tua tunggal.
“Sudah 8 tahun aku jadi single mom, tidak pernah sekalipun aku dapat bantuan dari pemerintah, saya berharap dapat bantuan pemerintah, kalau saya ke kantor lurah,” kata Linda.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Risna boru Sinaga (65). Nenek yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kusut itu mengaku pernah mengajukan berbagai persyaratan agar bisa mendapatkan bantuan sosial, namun tidak lolos verifikasi karena dianggap sebagai pensiunan.
“Saya ini tukang kusut dan tidak mendapatkan bantuan, saya sudah masukkan semua syarat agar bisa dapat bantuan dari pemerintah, waktu di kantor Dinas Sosial saya tidak layak dapat bantuan pemerintah karena dikira pensiunan PNS,” kata Risna Sinaga kepada Robin yang membuat warga tertawa.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Robin menjelaskan bahwa bantuan pemerintah tidak hanya terbatas pada BPJS maupun PKH saja, melainkan terdapat berbagai jenis program lain yang bisa diakses masyarakat sesuai kriteria.
“Bantuan pemerintah itu tidak hanya BPJS dan PKH saja bapak ibu, banyak jenis-jenis bantuan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Lurah Pahlawan Ferry Jhonson Naibaho menyampaikan klarifikasi terkait salah satu warga yang mengaku belum pernah menerima bantuan.
Menurutnya, Linda Samosir sebenarnya telah beberapa kali mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Ibu Linda sudah dua kali dapat, dari DBHCHT 1,2 juta dan BLTS dan ibu Sinaga juga sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah,” katanya singkat.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Camat Siantar Timur Masa Rahmat Zebua serta sejumlah perangkat kelurahan dan warga setempat yang antusias menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil rakyat.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini