Get DailyPOS App Play Store
Get DailyPOS App Coming Soon!
Advertisement

Bupati Simalungun Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025

T Penulis : Tim Redaksi Tim   |   A Editor : Alboing Damanik Alboing
02 April 2026 | 17:25 WIB
Bupati Simalungun Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025
Bupati Simalungun Bersama Jajaran Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025. (Foto:Diskominfo simalungun)

Simalungun, DAILYPOS.ID – Suasana penuh kesungguhan terasa di Ruang Rapat Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Kamis (02/04/2026). Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, dengan serius mengikuti jalannya Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Kegiatan yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom ini merupakan langkah awal resmi dari Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI.

Advertisement

Di layar monitor, Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan seluruh dokumen dan data.

Widhi menekankan pentingnya transformasi digital melalui sistem SIPD (Sistem Informasi PemerintahannDaerah) dan BIDICS (Big Data Analytics) untuk menciptakan tata kelola yang akurat, efisien, dan transparan. Hal ini menjadi kunci agar daerah mampu berdiri secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Advertisement

Momen penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan menjadi penanda dimulainya proses audit lapangan. Anggota V BPK RI (Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia), Bobby Adhityo Rizaldi, dalam arahannya menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal, alokasi belanja modal yang memadai, serta kepatuhan terhadap mandatory spending di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, antara lain menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan publik. Administrasi yang rapi dan transparan adalah wujud nyata tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Advertisement

Menanggapi hal tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih menyampaikan pandangannya dengan tegas. Bupati mengakui bahwa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah target utama, namun menurutnya, WTP hanyalah standar awal.

"Kita ingin WTP, itu jelas. Tapi jangan salah, WTP itu baru standar. Itu hanya menunjukkan laporan kita disajikan dengan baik, belum tentu seluruh prosesnya sudah sempurna," ujar Bupati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konten ini adalah iklan dari platform Recreativ, DAILYPOS.ID tidak terkait dengan materi konten ini.

Advertisement