Pematangsiantar, DAILYPOS – Sejumlah warga Kelurahan Tomuan mendatangi Kantor Kecamatan Siantar Timur yang berlokasi di Jalan Siatas Barita Ujung, Jumat (24/7/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan terkait dugaan dampak polusi asap dari aktivitas pabrik PT Sintong Sari Union (SSU) yang berada di kelurahan Tomuan.
Camat Siantar Timur, Masa Rahmad Zebua, membenarkan kedatangan warga tersebut saat ditemui di kantornya, Senin (27/7/2026) sore. Ia menerangkan bahwa warga membawa selembar kertas berisi nama-nama warga serta dampak yang dirasakan akibat dugaan polusi asap pabrik, seperti sesak napas dan gangguan tenggorokan.
Namun, Camat menegaskan bahwa keluhan tersebut harus diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya benar-benar berasal dari asap pabrik atau tidak.
Masa Rahmad Zebua meminta agar masyarakat membuat surat keberatan secara tertulis yang ditujukan kepadanya, memuat keluhan masing-masing warga. "Saya sampaikan untuk buat surat keberatan secara tertulis tujuan ke saya, apa keluhan, biar nanti saya teruskan ke pimpinan dan dinas-dinas terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan," ujarnya.

Untuk diketahui, keluhan serupa juga telah disampaikan oleh masyarakat kelurahan Tomuan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Patar Luhut Panjaitan, di kawasan Pintu Bosi, Kamis (25/6/2026) lalu. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan keresahan terkait dugaan asap dari aktivitas pabrik korek api yang dinilai mengganggu kenyamanan warga sekitar.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Patar menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan kementerian terkait untuk memastikan kondisi lingkungan serta mencari solusi atas keluhan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi pihak manajemen PT SSU untuk meminta konfirmasi. (DP02)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.