Pematangsiantar, DAILYPOS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Kamis (19/2/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban dalam dugaan kasus penculikan anak yang tengah diproses secara hukum. Dalam orasinya, massa HMI mempertanyakan kedatangan Wali Kota Pematangsiantar ke rumah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, yang menurut mereka berpotensi menimbulkan persepsi tertentu di tengah masyarakat.
Aksi unjuk rasa tersebut kemudian dihentikan dan diarahkan untuk berdialog oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang. Ia menyampaikan bahwa dialog lebih baik dilakukan di ruangan yang telah disediakan, mengingat hari tersebut merupakan hari pertama ibadah puasa.
Dalam dialog yang berlangsung di ruang Sekretaris Daerah, perwakilan HMI menyampaikan bahwa kedatangan mereka berkaitan dengan kunjungan Wali Kota ke rumah pihak yang diduga terlibat dalam kasus penculikan anak yang saat ini sedang ditangani oleh Polsek Siantar Barat.
“Karena tindakan yang dilakukan Walikota mempengaruhi proses hukum yang ada, jadi korban penculikan merasa pemerintah melakukan keberpihakan,” ucap salah satu anggota HMI bermasker putih.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak Polsek Siantar Barat dinilai melakukan kekeliruan dalam penyusunan surat perdamaian yang menurut mereka berpotensi menghilangkan hak korban untuk melaporkan dugaan penculikan anak tersebut.
Selain itu, HMI mempertanyakan alasan kunjungan Wali Kota Wesly Silalahi ke rumah pihak yang diduga sebagai pelaku.
“Kekesalan kami bermula bapak walikota datang menjenguk yang diduga menculik anak kecil 2 orang. Kenapa bisa mendatangi pelaku yang bisa menjadi tersangka pada proses hukum yang berlanjut,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Junaedi Sitanggang menegaskan bahwa kehadiran Wali Kota bukanlah bentuk keberpihakan dalam sengketa hukum, melainkan berkaitan dengan kondisi salah satu pihak yang disebut memiliki disabilitas.
“Masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, wajib diperhatikan lebih oleh pemerintah, mereka dapat perlakuan khusus, ada undang-undang yang mengatur itu,” ungkapnya.
Perwakilan HMI kemudian menanggapi bahwa penjelasan tersebut dinilai sebagai gambaran umum di masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kehadiran Wali Kota tetap menimbulkan polemik dan berharap kepala daerah dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
Sekda Junaedi kembali menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum, baik dalam persoalan kecil maupun besar.
“Dasar walikota datang ke orang yang bersengketa adalah keberpihakan terhadap disabilitas, bukan terhadap salah satu pelaku ataupun korban, yang punya disabilitasnya makanya walikota datang, kalau bukan disabilitas ngapain walikota datang, ada undang-undang yang mengatur keberpihakan terhadap disabilitas,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Namun demikian, penyandang disabilitas memperoleh perlindungan dan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dialog tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pematangsiantar, Agustina Bulan Lasma Sihombing, S.Sos, M.Si.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini