Simalungun, DAILYPOS – Memasuki satu tahun masa jabatan Bupati Simalungun, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Pematangsiantar-Simalungun (GMKI) menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpin Anton Achmad Saragih.
GMKI menilai, intensitas kehadiran Bupati dalam berbagai agenda seremonial belakangan ini justru lebih menonjol dibandingkan capaian program yang berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.
Ketua Cabang GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, Jumat, (13/02/2026) menyebut hingga saat ini belum terlihat terobosan signifikan yang mampu menjawab persoalan mendasar di daerah tersebut.
“Sejumlah ruas jalan di beberapa kecamatan masih dikeluhkan warga, pelayanan administrasi belum sepenuhnya efisien, serta optimalisasi potensi pertanian dan UMKM belum menunjukkan percepatan yang berarti. Namun agenda seremonial yang terus dipublikasi berjalan seolah-olah semua persoalan telah tertangani dengan baik,” ujarnya.
Menurut Yova, kepala daerah seharusnya lebih fokus pada hasil kerja yang terukur daripada sekadar aktivitas simbolik yang bersifat formalitas.
“Pemimpin daerah seharusnya tidak terjebak pada rutinitas simbolik saja. Seremoni tanpa evaluasi dan pengawasan yang kuat hanya akan menghasilkan kesan kerja, bukan hasil kerja. Publik membutuhkan transparansi capaian program, kejelasan indikator keberhasilan, serta keberanian mengambil langkah korektif terhadap perangkat daerah yang tidak efektif,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Cabang GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Flora Simbolon. Ia menilai hingga kini belum terlihat gebrakan konkret dalam membangun Simalungun.
“Sampai hari ini kami melihat Bupati Simalungun belum menunjukkan gebrakan nyata dalam membangun Simalungun. Yang sering terlihat di publik justru kegiatan seremonial yang tidak jelas apa tujuannya untuk kemajuan Kabupaten Simalungun sehingga publik mempertanyakan kemampuan Bupati dalam memimpin daerah ini,” kata Flora.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan solusi nyata atas persoalan yang dihadapi sehari-hari.
“Rakyat Simalungun butuh kerja nyata, bukan pencitraan yang terus dipublikasi. Bupati dan Wakil Bupati harus berhenti sibuk dengan tampilan luar dan mulai fokus menyelesaikan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
GMKI menegaskan bahwa jabatan Bupati merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menjelang genap satu tahun kepemimpinan pada 20 Februari mendatang, organisasi tersebut mendorong evaluasi menyeluruh di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Menurut GMKI, fokus pemerintahan harus kembali pada substansi utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi sektor pertanian dan UMKM, serta tata kelola anggaran yang tepat sasaran.
“Jika agenda simbolik lebih dominan daripada kerja strategis, maka wajar bila publik mempertanyakan arah dan prioritas kepemimpinan saat ini,” tutup pernyataan GMKI.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini