Scroll keatas untuk baca artikel
Advertisement
Regional

Aliansi Anak Muda Bergerak Desak Kajari Simalungun Evaluasi Kasi Pidsus

Aliansi Anak Muda Bergerak Desak Kajari Simalungun Evaluasi Kasi Pidsus

DAILYPOS, Simalungun Ketua Aliansi Anak Muda Bergerak Kabupaten Simalungun, Ahmad Fauzi, bersama massa aksi berencana menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun pada Senin (24/11/2024). Aksi tersebut digelar untuk mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun yang baru, H. Munawal Hadi, S.H., M.H., agar mengevaluasi kinerja Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Simalungun.

Menurut Fauzi, Kasi Pidsus dinilai lamban dalam merespons laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan indikasi korupsi pada proyek irigasi yang berada di Kecamatan Pematang Bandar. Proyek yang merupakan bagian dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Kecil/Desa dan dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan Tahun Anggaran 2023–2024 itu disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,2 miliar.

Baca Juga :  Forkopimca Siantar dan Instansi Terkait Tertibkan Pohon Rawan Tumbang di Jalur Vital Kecamatan Siantar
Advertisement

“Kami meminta Kepala Kejari Simalungun segera menindaklanjuti laporan dugaan pungli dan dugaan korupsi yang melibatkan Sumarli serta pihak terkait di BWS Sumut II. Jika tidak ada langkah tegas, kami mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap Kasi Pidsus karena dianggap tidak serius menangani laporan tersebut,” ujar Fauzi.

Ia menyebut laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan proyek irigasi itu telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Fauzi menilai lambannya penanganan laporan menimbulkan kecurigaan adanya unsur pembiaran.

Advertisement

“Kasi Pidsus Simalungun seakan membiarkan laporan itu tanpa progres. Ini menunjukkan ketidakseriusan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Advertisement

Fauzi menegaskan, Aliansi Anak Muda Bergerak akan terus mengawal laporan masyarakat terkait dugaan pungli pada proyek irigasi tersebut. Menurut dia, praktik korupsi di daerah menjadi hambatan besar bagi pembangunan dan berdampak langsung pada masyarakat.

Baca Juga :  Rakornas TPAKD 2025: Sinergi Pemkab Simalungun, Pemerintah Pusat, dan OJK untuk Akses Keuangan Masyarakat
Advertisement

“Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini tuntas. Dalam bulan ini kami siap turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan masyarakat,” pungkasnya. (Rel/Fauzi)

Advertisement
Konten ini adalah iklan dari platform Recreativ, Dailypos.ID tidak terkait dengan materi konten ini.

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Coming Soon

Rpxxx.xxx Beli Disini

Coming Soon

Rpxxx.xxx Beli Disini

Coming Soon

Rpxxx.xxx Beli Disini

Coming Soon

Rpxxx.xxx Beli Disini